Pokemon Go Resmi Dilarang di Lingkungan Instansi Pemerintah

Pokemon Go Resmi Dilarang di Lingkungan Instansi Pemerintah

694
0
SHARE
Beberapa kepala kepolisian daerah juga melarang anggotanya bermian Go karena dianggap kontra produktif. Foto: Getty Images

BUCNasional, Bekasiurbancity.com – Permainan berbasis Augmented Reality dengan menggunakan teknologi positioning GPS yakni Pokemon Go, resmi dilarang oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi untuk dimainkan dilingkungan instansi Pemerintah.

Dari pantuan bekasiurbancity.com melalui media sosial, surat Himbauan Menteri terkait permainan game Pokemon Go sudah disebar disetiap instansi Pemerintahan di seluruh Republik Indonesia.

Seperti salah satunya di akun milik Bupati Kabupaten Bekasi, Neneng Hasanah Yasin, menuliskan di beranda facebook miliknya, “Himbauan dari menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi. Tentang Larangan bermain game virtual berbasis gps dilingkungan instansi Pemerintah.”

Surat Himbauan larangan bermain Pokemon Go di Instansi Pemerintah dari
Surat Himbauan larangan bermain Pokemon Go di Instansi Pemerintah dari menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi, di share oleh Bupati Kabupaten Bekasi di media sosial Facebook

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi, sudah memberikan himbauan untuk aparatur negara agar tidak bermain game virtual apapun di lingkungan kantor.

Di pesan Twitter (18/07/2016), Yuddy Chrisnandi menyebut alasannya adalah keamanan dan kerahasiaan instansi.

Tak lama kemudian setelah kicauan tersebut keluar, Menteri Yuddy Chrisnandi mengeluarkan Surat Edaran Menteri PANRB No:B/2555/M.PANRB/07/2016 tanggal 20 Juli 2016 tentang Larangan Bermain Game Virtual Berbasis GPS di Lingkungan Instansi Pemerintah, hal ini dilakukan untuk mempertegas kembali. SE ini bersifat segera yang ditujukan kepada seluruh pejabat serta ditembuskan kepada Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla.

Surat yang ditandangaani langsung oleh Menteri Yuddy ini memang tak menyebut secara langsung larangan bermain Game Pokemon GO. Dalam suratnya ini hanya mencantumkan tentang larangan permainan game virtual berbasis GPS. Seperti diketahui bahwa Game Pokemon GO adalah termasuk jenis game virtual berbasis GPS.

SE ini secara lengkap ditujukan kepada para Menteri Kabinet Kerja, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, para Kepala LPNK, para pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara, para pimpinan Kesekretariatan LNS, para Gubernur, Bupati dan Walikota se Indonesia, serta tembusan Surat Menteri PANRB ini disampaikan kepada Presiden, Wakil Presiden.

Menteri Yuddy dalam Surat Edaran ini menyebut bahwa sebagai bentuk kewaspadaan nasional dan mengantisipasi timbulnya potensi kerawanan di bidang keamanan dan kerahasiaan instalansi pemerintah, serta menjaga produktivitas dan disiplin aturan sipil negara, menyampaikan kepada para pimpinan di satuan kerja masing-masing untuk melarang aparatur sipil negara bermain game virtual berbasis global positioning system (GPS) di lingkungan instansi pemerintah.

Menteri Yuddy juga menyebut sehubungan dengan hal tersebut, agar para Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di lingkungan masing-masing untuk melakukan pemantauan dalam pelaksanaannya.

Sebagaimana dilansir dari situs Kementerian PANRB, Menteri Yuddy menyebut saat ini pemerintah melakukan tindakan preventif untuk menjaga keamanan dan rahasia negara, tentunya para aparatur negara mengerti untuk tidak mungkin membahayakan stabilitas negara untuk resiko sekecil apapun. Untuk itu para aparatur negara dapat mengayomi larangan untuk bermain game virtual berbasis GPS di seluruh lingkungan instansi pemerintah.

Lebih lanjut lagi, Menteri Yuddy menyampaikan bahwa selain untuk menjaga keamanan dan rahasia negara, larangan ini juga dikeluarkan untuk menjaga produktivitas kerja dan meningkatkan disiplin  para aparatur sipil negara, sehingga kualitas pelayanan publik dapat terjaga. Untuk itu MenPANRB meminta agar edaran ini dapat menjadi pedoman bagi aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas pokok fungsinya sebagai abdi negara dan masyarakat.

NO COMMENTS

Comments are closed.